Tugas Softskill

Tugas softskill

Metologi peneltian

Disusun Oleh :

Nama                   : Revaldi Al Tyas

NPM                    : 37413461

Kelas                    : 3ID09

Tema                    : Quality Control

 TEKNIK INDUSTRI

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

UNIVERSITAS GUNADARMA

BEKASI

2015

1. Landasan Teori
   Pengertian Kualitas  Kualitas sangat penting bagi sebuah produk, baik berupa produk barang maupun jasa. Hal-hal yang sangat penting bagi produsen berkaitan dengan produk adalah: kualitas, biaya dan produktivitas. Kualitas adalah kemampuan dari suatu produk atau jasa yang secara konsisten memenuhi harapan dari konsumen. Kualitas adalah satusatunya hal yang paling penting bagi kedua belah pihak.Dalam banyak kasus, konsep kualitas berbeda antara pabrikan/produsen dan pelanggan/konsumen [1] .
   
   
   1. Pengertian Pengendalian Kualitas (QC) dan Pemastian Mutu (QA)
       Sasaran terpenting pengendalian mutu ialah memastikan mutu produk. Inilah yang disebut Pemastian Mutu (Quality Assurance). Semula pengendalian mutu hanya terbatas pada mengurangi jumlah produk yang cacat di jalur produksi, tetapi kini pengendalian mutu terpadu yang meliputi semua bidang di hulu dan hilir termasuk perancangan pengembangan dan pemasaran. Pengendalian mutu terpadu ialah sistem yang efektif untuk memadukan pengembangan mutu, dan usaha-usaha perbaikan mutu dari berbagai divisi disebuah perusahaan sehingga sedemikian rupa memungkinkan produksi mencapai tingkat yang paling ekonomis [2].
      Sementara itu, definisi kesalahan atau cacat sama, kecuali berkaitan dengan penggunaan atau kepuasan. Kesalahan atau cacat tepat digunakan apabila evaluasi yang dilakukan berkaitan dengan penggunaan. Cacat (defect) adalah semua kejadian atau peristiwa dimana produk atau proses gagal memenuhi kebutuhan
      pelanggan. Secara konvesional kualitas menggambarkan suatu karakteristik langsung dari suatu produk seperti performansi (performance), keandalan (realibility), mudah digunakan (easy of use), dan estetika (esthetic) [1]. Selain itu perusahaan mempunyai dua pilihan inspeksi, yaitu inspeksi 100% yang berarti perusahaan menguji semua bahan baku yang datang, seluruh produk selama masih ada dalam proses, atau seluruh produk jadi yang telah dihasilkan. Atau dengan menggunakan teknik sampling, yaitu menguji hanya pada produk yang diambil sebagai sampel dalam pengujian. Kedua macam cara pengujian ini masing-masing mempunyai kelebihan dan kelemahan, antara lain: Pengujian 100% kelebihannya adalah tingkat ketelitiannya tinggi karena seluruh produk diuji.Tetapi kelemahannya seringkali produk justru rusak selama dalam pengujian. Selain itu, pengujian dengan cara ini membutuhkan biaya, waktu, dan tenaga yang tidak sedikit. Pengujian dengan pengambilan sampel kelebihannya adalah lebih menghemat biaya, waktu, dan tenaga dibanding dengan cara 100% inspeksi. Namun teknik ini mempunyai kelemahan dalam tingkat ketelitian, atau dapat kita katakan tingkat ketelitiannya rendah.
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
2. Review Jurnal
   
   
   1. Journal pada situs
      http://journal.tarumanagara.ac.id/index.php/jidtind/article/viewFile/1414/1356
      penulis melakukan penelitian pengendalian kualitas pada PT. MSE Indonesia yang memproduksi CPE Film backsheet. Penulis melakukan penelitian dengan mengambil sampel produk yang rusak pada CPE Film backsheet 73mm. penulis menemukan 5 jenis cacat pada produk yaitu CPE film berkerut, ketebalan salah, kotor, ukuran salah, warna luntur. Penulis membuat diagram pareto untuk menentukan kerusakan mana yang paling banyak.  Berdasarkan hasil analisa data yang diperoleh, maka penulis menarik  kesimpulan sebagai berikut :  PT. MSI sudah melakukan pengendalian kualitas, namun tidak menngunakan metode yang menunjang pengendalian tersebut. Sehingga kemungkinan akan kesalahan atau cacat pasti akan terjadi karena tidak ada pengukuran standar yang digunakan dan hanya berdasarkan pengalaman yang terdahulu.  Pada PT. MSI terdapat kecacatan yang terjadi pada produknya, yaitu ‘CPE Film berkerut’dengan persentase 39 %, selanjutnya kecacatan karena ‘ketebalan salah’ sebesar 24 %, kecacatan karena ‘kotor’ sebesar 21%,  kecacatan karena ‘ukuran salah’ sebesar 10%, dan kecacatan karena ‘warna luntur’ sebesar 6% untuk bulan Februari.  Dari analisis peta kendali rata-rata masih terjadi penyimpangan pada kecacatan CPE Film berkerut. Adapun garis pusat peta kendali rata-rata sebelum
      dan sesudah direvisi yaitu: Kecacatan CPE Film berkerut sebelum direvisi:23.04 dan sesudah direvisi: 23.02.  Dari diagram fishbone, dapat diketahui penyebab timbulnya masalah, yaitu: kesalahan operator dalam mengontrol proses kerja pembuatan CPE Film, kejadian dalam lingkungan, yaitu suhu ruang kerja yang panas, karena pengaruh umur mesin dan peralatan pendukung menyebabkan semakin menurunnya produktifitas akan kualitas CPE Film yang dihasilkan.
      
      
   2. Review pada jurnal berjudul “penerapan quality control circle pada proses finishing dan assy part duck air intake guna meminimasi biaya produksi” yang ditulis oleh Nurhuda Bachtiar, C. Indri parwati, Joko susetyo.

Berdasarkan analisis data dan pembahasan penulis menyimpulkan. Penyebab utama dari pemborosan yang terjadi adalah karena proses finishing dan assy untuk part duct air intake terletak di departemen yang berbeda sehingga stock part terhenti selama dua hari di line store finishing.Implementasi QCC sangat diperlukan untuk mengetahui penyebab suatu permasalahan dan mendapatkan solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Solusi yang didapatkan untuk meminimalisir pemborosan adalah dengan cara menggabungkan proses finishing dan assy menjadi satu layout kerja di departemen produksi dengan langkah-langkah implementasi QCC. Penggabungan dilakukan pada proses finishing dan assy saja karena layout kerjanya mudah untuk dirubah. Hasil yang didapatkan berupa penghematan penggunaan box CR 13, penghematan kebutuhan man power, penghematan dari berkurangnya waktu menganggur dan biaya simpan part duct air intake. Penghematan biaya yang didapatkan setelah penggabungan proses finishing dan assy menjadi satu layout kerja sebesar Rp27.958.603,84. Circle time baru untuk proses finishing dan assy yang baru adalah 57 detik. Jumlah QCC pada tahun terakhir menurun terlihat dari beredarnya surat pemberitahuan dari pimpinan PT. TSC yang menyatakan kurangnya pemahaman tentang pentingnya QCC dan kurangnya kepedulian karyawan terhadap perusahaan.  

1. Review situs
   journal.unpar.ac.id/index.php/unpargraduate/article/download/1035/1172+&cd=23&hl=id&ct=clnk&gl=id
   
   
   beberapa kesimpulan yang dapat diuraikan dari hasil penelitian penulis yang telah dilakukan di PT X khususnya kecacatan produk pada divisi weaving dan dyeing finishing :
   a. PT X mengalami permasalahan dalam hal keluhan pelanggan mengenai kecacatan produk pada divisi weaving seperti kotor oli, cacat lusi, cacat pakan, reed mark atau salah sisir, pick bar, dan bolong. Sedangkan pada divisi dyeing finishing seperti belang, warna tidak cocok, handling tidak sesuai, noda karatan, dan kain mengkerut. Dampak dari kecacatan produk adalah pengembalian kain yang dilakukan oleh konsumen.
   b. Nilai DPMO 2013 pada divisi weaving sebesar 12.034,632 yang berarti dari satu juta kesempatan yang ada akan terdapat 12.034,632 kemungkinan pada proses yang akan menimbulkan defect dengan level sigma sebesar 3,76. Sedangkan untuk dyeing finishing sebesar 16.190 yang berarti dari satu juta kesempatan yang ada akan terdapat 16.190 kemungkinan pada proses yang akan menimbulkan defect dengan level sigma 3.64. Dengan diketahui level sigma dari masing-masing divisi maka masing-masing divisi perlu untuk selalu berupaya melakukan perbaikan terus menerus agar level sigma yang diharapkan mendekati 6 sigma.
   c. Jenis cacat dan penyebab kecacatan produk dianalisa berdasarkan diagram Pareto untuk mengetahui jenis cacat yang dominan dan penyebab kegagalan dianalisa dengan menggunakan diagram fishbone. Berikut ini adalah jenis dan penyebab kecatatan : - Cacat lusi dengan penyebab kecacatan seperti kelalaian pekerja dalam memasukan benang yang tidak sesuai dengan alurnya, kondisi ruangan yang terlalu panas dapat menyebabkan benang menjadi mudah rapuh, dan adanya alat pemasukan benang yang terputus karena alat yang digunakan sudah terlalu lama. - Cacat pakan dengan penyebab kecacatan yang hampir mirip dengan cacat lusi dengan perbedaan pada faktor mesin yaitu adanya alat peluncur yang tidak tersusun rapih. - Belang dengan penyebab kecacatan  seperti terjadinya kesalahan dalam pengambilan kain grey yang disebabkan karena penulisan kode yang salah, kelalaian dalam mengecek kelayakan timbangan, terjadinya mesin yang mati ketika proses berlangsung karena batu bara yang habis, adanya sisa kotoran menempel pada mesin yang belum dibersihkan, terdapatnya kandungan logam pada air, terdapatnya area batu bara yang terbuka sehingga menempel pada kain, dan terjadinya waktu perendaman yang terlalu lama karena kesalahan dalam program. - Warna tidak cocok dengan penyebab kecacatan yang hampir mirip dengan belang. Perbedaan warna tidak cocok dan belang terletak pada hasilnya. Jika belang maka hasil yang diperoleh yaitu adanya perbedaan warna pada daerah kain yang terlalu muda atau terlalu tua. Sedangkan warna tidak cocok yaitu antara hasil warna sampel dengan aktual terjadi perbedaan.
   d. Tindakan-tindakan perbaikan yang dapat dilakukan pada proses produksi untuk membantu pengurangan produk cacat, yaitu : - Tindakan secara umum yaitu dengan melakukan pengecekan laporan produk tidak sesuai dengan hasil produksi dan kemudian dilakukan penginputan data apabila terjadi permasalahan sehingga permasalahan yang terjadi dapat terpantau, dilakukannya pelatihan dan penilaian karyawan agar dapat terpantau perkembangan dari masing-masing karyawan, melakukan pengecekan ketersediaan softener untuk air dan suhu ruangan , melakukan perawatan dan pemeriksaan mesin secara berkala bukan ketika pada saat mesin bermasalah. - Tindakan secara khusus yaitu difokuskan kepada masing-masing proses produksi. Proses weaving difokuskan pada 5 gerakan pokok mesin, yaitu sheding, beating, picking, let off, dan take up. Sedangkan untuk proses dyeing finishing, yaitu fokus kepada pengecekan kain apakah telah sesuai antara kode dan jenis kainnya, pengambilan,penulisan resep, dan penimbangan obat warna yang sesuai, pemeriksaan bak air dan mesin. - Adanya dukungan tindakan perbaikan pada manajemen perusahaan dengan memberikan konsep kualitas yang telah dirancang pada kebijakan mutu dan lingkungan PT X.
   
   
1. Kesimpulan
   
   
   Setiap jurnal memaparkan penelitian pada sebuah perusahaan untuk mencari trouble produksi pada perusahaan dan akan dicarikan solusinya. Penggunaan perangkat seven new tools atau seven old tools pada pengendalian mutu menjadi sebuah prioritas.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   Daftar Pustaka
   
   
   journal.unpar.ac.id/index.php/unpargraduate/article/download/1035/1172+&cd=23&hl=id&ct=clnk&gl=id
   http://journal.tarumanagara.ac.id/index.php/jidtind/article/viewFile/1414/1356
   Nurhuda Bachtiar dan Indri parwanti dan joko susetyo, 2013, penerapan quality control circle pada proses finishing dan assy part duck air intake guna meminimasi biaya produksi, Jakarta

Hak Cipta dan Hak Paten

http://data.tribunnews.com/foto/bank/images/20140919_082223_depot-sari-patin1.jpg

TRIBUNNEWS.COM, BANJARMASIN - Fahmi Abdat, warga Jalan Belitung Laut Gang M Saleh serius mendengarkan dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) di Pengadilan Negeri Banjarmasin, Kamis (18/9/2014).

Mantan Anang Banjar 2009-2010 ini menjadi terdakwa karena menggunakan nama "Sari Patin" pada warung makan miliknya di Kawasan Wisata Kuliner (KWK) Kayutangi.

Padahal nama Sari Patin sudah menjadi hak paten rumah makan masakan khas Banjar di Jalan Brigjen Hasan Basry yang telah berdiri sejak 2002 dan telah mengantongi hak merek Sari Patin Nomor:IDM000194074 atas nama Geman Yusuf SH MH.

Dalam berkas dakwaan yang dibacakan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Retty SH, Kamis (18/9/2014) siang, diseretnya terdakwa ke ranah hukum berawal dari adanya keluhan salah seorang pengunjung Rumah Makan Sari Patin, yang mengatakan kalau di KW’K juga ada rumah makan Sari Patin, tapi rasanya berbeda.

Mendengar keluhan pengunjung yang makan di Rumah Makan Sari Patin miliknya, Geman Yusuf, pemilik paten Sari Patin, memerintahkan anak buahnya untuk mengeceknya.

Ternyata memang benar ada dan itu milik terdakwa Fahmi Abdat. Geman Yusuf kemudian mencoba melakukan pendekatan dengan mantan model ini. Geman meminta agar terdakwa mengubah nama Sari Patin karena dijelaskan Geman kalau nama Sari Patin sudah terdaftar dan memiliki nama paten di Kemenkumham.

Namun teguran itu tidak ditanggapi terdakwa, hingga akhirnya Geman melayangkan surat somasi. Tetapi juga tidak ditanggapi bahkan terdakwa menentang dan mengancam akan melaporkan Geman Yusuf kepada yang berwajib.

Karena tidak ada jalan keluarnya akhirnya Geman Yusuf melaporkan kasusnya ke kepolisian dengan tudingan terdakwa sengaja tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar,hingga terdakwa disidangkan.

Atas perbuatannya JPU menjerat terdakwa dengan pasal 90 dan 91 UU RI No 15 tahun 2001.

Analisis :

Kasus wacana  ini  bermula dari seorang  mantan model  Fahmi Abdat yang memiliki sebuah depot yang bernama Sari Patin. Nama depot Sari Patin ini ternyata telah ada yang mematenkannya pertama kali yaitu seorang yang bernama German Yusuf . Kasus ini mencuat karena ada seorang pelanggan yang mengeluhkan  rasa makanan pada restoran Sari Patin berbeda dengan  restoran Sari Patin yang  lainnya, keluhan ini ternyata sampai ke telinga German Yusuf selaku pematen nama Sari Patin. German Yusuf  pun melayangkan permintaan perubahan nama pada restoran milik Fahmi Abdat setelah mendengar adanya restoran bernama Sari Patin yang lain tanpa seizinnya. Uniknya Fahmi Abdat tidak pernah menggubris permintaan dari German Yusuf yang pada akhirnya German Yusuf  melayangkan kasus ini ke pengadilan. Fahmi Abdat dijerat dengan pasal 90 dan 91 UU RI No 15 tahun 2001 tentang hak paten.  

Hak Kekayaan Intelektual

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

A.          Pengertian

 Hak Milik Intelektual adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk Intellectual Property Rights (IPR) atau Geistiges Eigentum, dalam bahasa Jermannya. Istilah atau terminologi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) digunakan untuk pertama kalinya pada tahun 1790. Adalah Fichte yang pada tahun 1793 mengatakan tentang hak milik dari si pencipta ada pada bukunya. Yang dimaksud dengan hak milik disini bukan buku sebagai benda, tetapi buku dalam pengertian isinya.  Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun dijual. Teori Hak Kekayaan Intelektual (HKI) juga dikemukakan John Locke tentang hak milik. Dalam bukunya, Locke mengatakan bahwa hak milik dari seorang manusia terhadap benda yang dihasilkannya itu sudah ada sejak manusia lahir. Benda dalam pengertian disini tidak hanya benda yang berwujud tetapi juga benda yang abstrak, yang disebut dengan hak milik atas benda yang tidak berwujud yang merupakan hasil dari intelektualitas manusia. Istilah HKI terdiri dari tiga kata kunci, yaitu Hak, Kekayaan, dan Intelektual.

B.           Sejarah perkembangan HKI di Indonesia

·            Secara historis, peraturan perundang-undangan di bidang HKI di Indonesia telah ada sejak tahun 1840. Pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan undang-undang pertama mengenai perlindungan HKI pada tahun 1844. Selanjutnya, Pemerintah Belanda mengundangkan UU Merek tahun 1885, Undang-undang Paten tahun 1910, dan UU Hak Cipta tahun 1912. Indonesia yang pada waktu itu masih bernama Netherlands East-Indies telah menjadi angota Paris Convention for the Protection of Industrial Property sejak tahun 1888, anggota Madrid Convention dari tahun 1893 sampai dengan 1936, dan anggota Berne Convention for the Protection of Literaty and Artistic Works sejak tahun 1914. Pada zaman pendudukan Jepang yaitu tahun 1942 sampai dengan 1945, semua peraturan perundang-undangan di bidang HKI tersebut tetap berlaku. Pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peralihan UUD 1945, seluruh peraturan perundang-undangan peninggalan Kolonial Belanda tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan UUD 1945. UU Hak Cipta dan UU Merek tetap berlaku, namun tidak demikian halnya dengan UU Paten yang dianggap bertentangan dengan pemerintah Indonesia. Sebagaimana ditetapkan dalam UU Paten peninggalan Belanda, permohonan Paten dapat diajukan di Kantor Paten yang berada di Batavia (sekarang Jakarta), namun pemeriksaan atas permohonan Paten tersebut harus dilakukan di Octrooiraad yang berada di Belanda

·            Pada tahun 1953 Menteri Kehakiman RI mengeluarkan pengumuman yang merupakan perangkat peraturan nasional pertama yang mengatur tentang Paten, yaitu Pengumuman Menteri Kehakiman no. J.S 5/41/4, yang mengatur tentang pengajuan sementara permintaan Paten dalam negeri, dan Pengumuman Menteri Kehakiman No. J.G 1/2/17 yang mengatur tentang pengajuan sementara permintaan paten luar negeri.

·            Pada tanggal 11 Oktober 1961 Pemerintah RI mengundangkan UU No.21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan untuk mengganti UU Merek Kolonial Belanda. UU No 21 Tahun 1961 mulai berlaku tanggal 11 November 1961. Penetapan UU Merek ini untuk melindungi masyarakat dari barang-barang tiruan/bajakan.

·            10 Mei 1979 Indonesia meratifikasi Konvensi Paris Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Stockholm Revision 1967) berdasarkan keputusan Presiden No. 24 tahun 1979. Partisipasi Indonesia dalam Konvensi Paris saat itu belum penuh karena Indonesia membuat pengecualian (reservasi) terhadap sejumlah ketentuan, yaitu Pasal 1 sampai dengan 12 dan Pasal 28 ayat 1.

·            Pada tanggal 12 April 1982 Pemerintah mengesahkan UU No.6 tahun 1982 tentang Hak Cipta untuk menggantikan UU Hak Cipta peninggalan Belanda. Pengesahan UU Hak Cipta tahun 1982 dimaksudkan untuk mendorong dan melindungi penciptaan, penyebarluasan hasil kebudayaan di bidang karya ilmu, seni, dan sastra serta mempercepat pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa.

·            Tahun 1986 dapat disebut sebagai awal era moderen sistem HKI di tanah air. Pada tanggal 23 Juli 1986 Presiden RI membentuk sebuah tim khusus di bidang HKI melalui keputusan No.34/1986 (Tim ini dikenal dengan tim Keppres 34) Tugas utama Tim Keppres adalah mencakup penyusunan kebijakan nasional di bidang HKI, perancangan peraturan perundang-undangan di bidang HKI dan sosialisasi sistem HKI di kalangan intansi pemerintah terkait, aparat penegak hukum dan masyarakat luas.

·            19 September 1987 Pemerintah RI mengesahkan UU No.7 Tahun 1987 sebagai perubahan atas UU No. 12 Tahun 1982 tentang Hak Cipta.

·            Tahun 1988 berdasarkan Keputusan Presiden RI No.32 ditetapkan pembentukan Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek (DJHCPM) untuk mengambil alih fungsi dan tugas Direktorat paten dan Hak Cipta yang merupakan salah satu unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan, Departemen Kehakiman.

·            Pada tanggal 13 Oktober 1989 Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui RUU tentang Paten yang selanjutnya disahkan menjadi UU No. 6 Tahun 1989 oleh Presiden RI pada tanggal 1 November 1989. UU Paten 1989 mulai berlaku tanggal 1 Agustus 1991.

·            28 Agustus 1992 Pemerintah RI mengesahkan UU No. 19 Tahun 1992 tentang Merek, yang mulai berlaku 1 April 1993. UU ini menggantikan UU Merek tahun 1961.

·            Pada tanggal 15 April 1994 Pemerintah RI menandatangani Final Act Embodying the Result of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations, yang mencakup Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan TRIPS).

·            Tahun 1997 Pemerintah RI merevisi perangkat peraturan perundang-undangan di bidang HKI, yaitu UU Hak Cipta 1987 jo. UU No. 6 tahun 1982, UU Paten 1989 dan UU Merek 1992.

·            Akhir tahun 2000, disahkan tiga UU baru dibidang HKI yaitu : (1) UU No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, UU No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri, dan UU No. 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

·            Untuk menyelaraskan dengan Persetujuan TRIPS (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) pemerintah Indonesia mengesahkan UU No 14 Tahun 2001 tentang Paten, UU No 15 tahun 2001 tentang Merek, Kedua UU ini menggantikan UU yang lama di bidang terkait. Pada pertengahan tahun 2002, disahkan UU No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang menggantikan UU yang lama dan berlaku efektif satu tahun sejak di undangkannya.

·            Pada tahun 2000 pula disahkan UU No 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman dan mulai berlaku efektif sejak tahun 2004.

C.           Bidang HKI

 Secara garis besar HKI dibagi dalam 2 (dua) bagian,yaitu:

1)  Hak Cipta (copyright);

2)  Hak kekayaan industri (industrial property rights), yang mencakup:

- Paten (patent);

- Desain industri (industrial design);

- Merek (trademark);

- Penanggulangan praktek persaingan curang (repression of unfair competition);

- Desain tata letak sirkuit terpadu (layout design of integrated circuit);

- Rahasia dagang (trade secret).

D.          Sistem HKI  

Sistem HKI merupakan hak privat (private rights). Disinilah ciri khas HKI. Seseorang bebas untuk mengajukan permohonan atau mendaftar karya intelektual atau tidak. Hak eksklusif yang diberikan negara kepada individu pelaku HKI (inventor, pencipta, pendesain, dan sebagainya) tidak lain dimaksud sebagai penghargaan atas hasil karya (kreativitas)nya dan agar orang lain terangsang untuk lebih lanjut mengembangkan lagi, sehingga dengan sistem HKI tersebut kepentingan masyarakat ditentukan melalui mekanisme pasar. Di samping itu, sistem HKI menunjang diadakannya sistem dokumentasi yang baik atas bentuk kreativitas manusia sehingga kemungkinan dihasilkan teknologi atau hasil karya lain yang sama dapat dihindarkan/dicegah. Dengan dukungan dokumentasi yang baik tersebut, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan dengan maksimal untuk keperluan hidup atau mengembangkan lebih lanjut untuk memberikan nilai tambah yang lebih tinggi lagi.

E.           Prinsip – prinsip Hak Kekayaan Intelektual

Prinsip ekonomi.
Prinsip ekonomi, yakni hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif suatu kemauan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk yang akan memeberikan keuntungan kepada pemilik yang bersangkutan. 

1. Prinsip keadilan.
Prinsip keadilan, yakni di dalam menciptakan sebuah karya atau orang yang bekerja membuahkan suatu hasil dari kemampuan intelektual dalam ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang akan mendapat perlindungan dalam pemiliknya.

2. Prinsip kebudayaan. 
Prinsip kebudayaan, yakni perkembangan ilmu pengetahuan, sastra, dan seni untuk meningkatkan kehidupan manusia

3. . Prinsip social.
Prinsip social ( mengatur kepentingan manusia sebagai warga Negara ), artinya hak yang diakui oleh hukum dan telah diberikan kepada individu merupakan satu kesatuan sehingga perlindungan diberikan bedasarkan keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat.